SulutMaju. Com — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, didampingi anggota DPRD Sulut Amir Liputo, menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI di Wisma Negara Bumi Beringin Manado. jumat (28/8.2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menyuarakan aspirasi daerah kepulauan dan mendorong lahirnya kebijakan afirmatif (affirmative policy) dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa tantangan pembangunan di daerah kepulauan jauh berbeda dibanding wilayah daratan. Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur konektivitas, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian khusus.
Poin-Poin Utama Dorongan Kebijakan Afirmatif:
Pengalokasian Anggaran Berbasis Geo-Spasial: Mendorong skema Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak hanya menghitung jumlah penduduk, tetapi juga memperhitungkan luas wilayah laut dan karakteristik geografis kepulauan.
Penguatan Konektivitas Laut dan Udara: Penambahan armada kapal perintis dan subsidi penerbangan ke wilayah pulau terluar seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Peningkatan Infrastruktur Dasar: Percepatan penyediaan energi listrik 24 jam, jaringan komunikasi (internet), serta sarana air bersih di seluruh pulau berpenghuni.
Kemandirian Ekonomi Pesisir: Alokasi regulasi khusus untuk optimalisasi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus DPR RI menyambut baik masukan komprehensif tersebut dan berkomitmen membawa aspirasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat pembahasan RUU/kebijakan nasional di Senayan. Pertemuan ditutup dengan penyerahan naskah rekomendasi daerah dari Gubernur Yulius kepada pimpinan Pansus DPR RI.(**)
Tinggalkan Balasan