SulutMaju. Com — Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga kota Bitung menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sulut.rabu (15/7.2026).

Mereka diajak masuk ke halaman kantor DPRD Sulut oleh anggota DPRD Sulut Louis Schramm dan Nic Lomban.

Selanjutnya warga Tokambuha melakukan orasi, dalam orasi tersebut secara bergantian oleh toko masyarakat memintanya agar tempat yang selama ini menjadi gak mereka untuk tidak diambil oleh pihak TNI guna menjadikan lahan tersebut sebagai fasiltas TNI.

Konflik agraria ini memicu gejolak setelah warga merasa ruang hidup dan tanah garapan yang telah mereka tempati secara turun-temurun mulai diintervensi dan diklaim sepihak untuk pembangunan fasilitas militer.

Sambil membawa spanduk dan pamflet tuntutan, perwakilan massa aksi menegaskan bahwa tanah di kawasan Tokambahu merupakan sumber penghidupan utama mereka sebagai petani dan nelayan.

Lagi koordinator lapangan dan tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak kepada anggota DPRD Sulut dan institusi terkait:

Tolak Pengosongan Lahan, Warga tokambahu menolak keras segala bentuk intimidasi, pematokan sepihak, maupun rencana pengosongan lahan pemukiman oleh pihak TNI.

Sementara Anggota DPRD Sulut Louis Schramm menyampaikan bahwa tanah yang ditempati sekarang adalah merupakan hak kalian.

” Berdasarkan undang-undang pokok agraria tahun 1980 tanah aerpack yang harus diperpanjang, namun jika tidak diperpanjang akan menjadi hak negara, dan kalau itu tanah negara, berarti kewajiban negara harus menghidupi mmasyarakat.karna itu jangan kwatir kami akan berjuang bersama dengan masyarakat” ujar ketua Fraksi Gerindra Louis Schramm

Schramm juga mengatakan jika ini aspirasi kalian akan menjadi bahan kami di DPRD Sulut guna memanggil berbagai pihak nanti dalam rapat dengar pendapat.

Disisi lain anggota DPRD Sulut Nick lomban menyambut baik dan mensuport kedatangan masyarakat makawide untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami.

” Jika itu menjadi lahan pertanian oleh pihak TNI, mengapa tidak bersama-sama dengan masyarakat, dalam mengelola lahan seluas 70 hektar, namun begitu seperti yang disampaikan oleh pak Louis Schramm akan dilakukan RDP, dan pasti beberapa dari keterwakilan ikut dalam RDP Nanti. ” jelasnya. (**)