SulutMaju. Com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Hillary Julia Tuwo, menegaskan komitmen DPRD Sulut untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan dan direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

“Pengawasan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional DPRD untuk memastikan efisiensi serta akuntabilitas di setiap SKPD. Kita ingin seluruh program kerja yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hillary senin (21/9/2026).

Politisi muda ini juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran di setiap dinas dan badan. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus diimbangi dengan kualitas output serta pemenuhan target kinerja yang jelas, bukan sekadar menghabiskan alokasi dana di akhir tahun anggaran.

Selain itu, DPRD Sulut akan mendorong keterbukaan informasi dan koordinasi intensif dengan jajaran Pemprov Sulut guna meminimalisasi potensi penyimpangan serta hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, diharapkan tata kelola keuangan Pemprov Sulawesi Utara semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.(**)