SulutMaju. Com – Ini Penyampaian kritis pandangan, masukan, dan saran Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih, Manado. Agenda ini mencakup dua hal utama: tanggapan terhadap Ranperda APBD TA 2027 serta persetujuan akhir atas Ranperda Perubahan APBD TA 2026.
- Pandangan & Catatan Kritis Terhadap Ranperda APBD TA 2027
Melalui juru bicaranya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa masukan strategis terkait arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Piutang: FPG menyoroti target pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan potensi PAD, termasuk meminta penjelasan konkret dan langkah tegas terkait penagihan piutang daerah.
Pemenuhan Layanan Dasar & Mandatori: Mendorong alokasi anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik agar tetap memenuhi mandatory spending serta berdampak langsung pada masyarakat.
Antisipasi Penyesuaian TKD: Mengingat pagu indikatif Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat (seperti DAU, DAK, dan DBH) masih menunggu penetapan nasional, FPG meminta agar penyesuaian anggaran ke depan dikawal ketat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (**)
Tinggalkan Balasan