SulutMaju. Com – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulut, dapat meningkatkan langkah antisipatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik.
Hal itu ditekankan Braien Waworuntu saat RDP dengan Dinas Kominfo Sulut, Senin (26/10/2026) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Braien menegaskan, Komisi I DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan informasi sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi tersebut.
Menurutnya, evaluasi dan langkah pencegahan perlu menjadi perhatian agar setiap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ke depan, kami berharap Dinas Kominfo Sulut lebih antisipatif agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebagai mitra kerja, Komisi I DPRD Sulut akan selalu melakukan pengawasan,” tegas Braien.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, potensi persoalan diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan.
Braien menambahkan, pengawasan yang konsisten merupakan bagian penting dalam mendorong kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Komisi I DPRD Sulut pun berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Hal serupa juga dianggota DPRD Sulut Hendri Walukow, Ia menyampaikan Dinas Komunikasi dan informasi menyusun pola baku dalam pengatur kerjasama media dilingkup pemerintah provinsi.
Menurut legislator daerah pemilihan Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung itu, pola baku diperlukan agar pelaksanaan kerja sama media memiliki landasan dan standar yang jelas. Dengan demikian, pengelolaannya dapat berjalan lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari.
“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Henry menilai, pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Ia menyoroti belum tertatanya mekanisme kerja sama secara optimal serta perlunya dasar yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaannya
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan persetujuannya terhadap solusi yang disampaikan Henry Walukow.
Ia mengatakan, ke depan kerja sama media akan diarahkan berdasarkan standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.
“Ke depannya, yang memenuhi standar baku, itu yang akan diakomodir. Nanti pengaturannya akan kita atur,” kata Zainudin.
Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri dan feramitha Mokodompit.
Sementara hadir Kadis Kominfo Sulut Zainudin Saleh Hilimi, Kabid Cliff Wangke bersama jajaran. (**)
Tinggalkan Balasan