Manado, SulutMaju.Com – DPRD Sulut menggelar Rapat Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024, dan Pembahasan Pansus, mulai selasa 15- hingga 17/4. Dan pada Selasa 15/4 digelar Rapat pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 tersebut digelar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Mitra kerja Komisi III DPRD Sulut, dan LKPJ Gubernur tersebut bertujuan mendengar saran dan masukan dari setiap SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini pertanyaan datang dari Anggota DPRD Sulut dari fraksi PDI, daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang masuk saat rapat internal Pansus LKPJ Gubernur, dia sempat menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus memberikan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ini yang disampaikan legislator PDI P Feramita Mokodompit mewakili legislator BMR, dia mempertanyakan secara gamblang terkait Pansus LKPJ Gubernur dimana fokus yang dibahas yakni pembangunan infrastruktur yang memprihatinkan khususnya di dapil BMR, dan khusus lagi di kabupaten Bolaang Mongondow.

Feramita menjelaskan bahwa memang dikala datang musim hujan, kalau hujan tinggi di daerah kami BMR sangat rawan sekali bencana dan sulit dijangkau kendaraan jika banjir

“Jika volume air hujan deras Bilang Mongondow Raya atau BMR sering terjadi banjir, longsor, dan jalan putus, pohon-pohon besar tumbang, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan mitigasi dan juga antisipasi yang bisa meminimalisir adanya bencana,” jelasnya

Dikatakan pula Infrastruktur di Bolmong Raya apalgi daerah Bolmong induk yang jalannya ada di daerah Pindol yang sering dilalui oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kantor pemerintahan di Lolak, ini menjadi keluhan masyarakat disana.

Kata Putri dari mantan Bupati Bolmong ini mengatakan ASN yang tinggal di Dumoga. Jalur alternatif lebih cepat dari Dumoga langsung potong lewat jalan Pindol karena lebih cepat sampai dibanding lewat Kotamobagu. Di situ juga ada proyek Nasional. Salah satunya bendungan Lolak yg baru diresmikan pak presiden jokowi.

“Ini memprihatinkan sekali, jalanan masih banyak berlubang dan sering terjadi longsor. Jadi kedepannya harus menjadi prioritas, karena kalau bendungan lolak di buka untuk umum bisa jadi objek wisata,” jelasnya.

Keluhan permasalahan ini juga merekomendasikan ke TAPD untuk mengalokasikan anggaran selain ke Jalan Pindol yang jadi kewenangan provinsi, ada juga jalan Pontodon – Insil yang sering di lewati oleh petani.

“ini masalahnya kalau jalur alternatif kalau mau ke manado memutar dari arah Boltim. Jalannya sempit, dan sebelahnya jurang. Jadi kalau musim hujan selain licin, disitu juga rawan kecelakaan di sebabkan jalannnya terlalu sempit. Kita tahu bersama bahwa jalan tersebut merupakan jalan trans, dimana para petani kalau musim panen pergi ke kebun melewati jalan tersebut. Jadi tolong diseriusi oleh dinas PUPR,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan PUPR Sulut dalam menghadapi bencana ada kesiap Siagaan yang bisa meminimalisir.

“Untuk pembangunan infrastruktur di daerah BMR lima (5) tahun kepemimpinan OD-SK ini, tentunya sudah baik. Kami sebagai DPRD dalam tugas pengawasan, maka perlu kami sampaikan perbaikan-perbaikan kedepan bisa menjadi rekomendasi kedepan kepada gubernur dan Wakil Gubernur.” ungkapnya

Disisi lain anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, juga mengangkat isu belum optimalnya pengisian posisi pada bidang Mineral dan Batubara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Untuk menuju pengelolaan sumber daya mineral yang maksimal, bidang Minerba belum terisi. Apakah ini menjadi hambatan,” tutur Cindy legislator dapil Bitung Minut ini.

Terkait hal itu, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas ESDM Sulut Franciskus Maindoka, menyebut bahwa kekosongan tersebut merupakan tantangan struktural yang sedang mereka upayakan untuk diisi. Ia juga menegaskan pentingnya peralatan teknis terbaru, terutama untuk proses pengeboran guna menentukan kedalaman sumber energi.

“Kami sangat membutuhkan SDM berkompeten, tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi. Ini harus ditunjang dengan alat-alat yang memadai,” ungkap Kepala Dinas ESDM, atas pertanyaan legislator Louis Carl Schramm SH.MH

Dalam sesi pembahasan lainnya, Dinas ESDM juga melaporkan kendala mengenai kualitas air yang ditemukan berupa air payau serta pemadaman listrik yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Koordinasi dengan pihak PLN terus diintensifkan, namun masih terdapat delapan desa yang belum teraliri listrik. Adapun desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki. Terang Schramm.

Transparansi Royalti dan Usulan Turlap (Turun Lapangan) Anggota DPRD Henri Walukow turut mempertanyakan transparansi pendapatan royalti dari sektor pertambangan. Ia menyoroti bahwa green total royalti mencapai Rp744 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sulut hanya menerima 16 persen, sedangkan 32 persen disalurkan ke kabupaten penghasil. Ujar Kadis F. Maindoka.

“Perlu ada inspektur tambang yang turun langsung. Kami usulkan turlap (turun lapangan) ke perusahaan-perusahaan tambang untuk menelusuri langsung realisasi royalti dan aktivitas pertambangan,” pungkas Henri.

advetorial (jv)