Manado, SulutMaju.Com – Rapat Tim Pansus Laporan Pertanggung jawaban(LKPJ)Gubernur Tahun 2024, dibahas bersama DPRD Sulawesi Utara(Sulut) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Jumat 11/4.2025. dan pembahasan tersebut berjalan aman dan lancar.

Dalam pembahasan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Tineke Adam didampingi jajaran dinas, selain menyampaikan berbagai program dan penganggaran tahun 2024, menyoroti terkait kebijakan Menteri KKP dihadapan Tim Pansus.

Menurut Kadis Kelautan dan perikanan bahwa kebijakan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ini dinilai sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat nelayan secara nasional, secara khusus masyarakat nelayan Sulut, seperti menyangkut Fishery Monitoring System (FMS), Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Ini masalah-masalah yang terjadi di Sulut. Bukan hanya Sulut saja tapi ini juga telah merembet menjadi masalah nasional,” jelas Kadis Tineke Adam dihadapan Pansus LKPJ DPRD Sulut.” tuturnya
Kata Kadis Perikanan yang giat kerja ini bahwa Kami punya asosiasi yang terdiri dari para organisasi perangkat daerah disetiap kabupaten dan kota, dan ini sudah beberapa kali kami menyampaikan kepada Menteri KKP, namun Menteri Sakti Wahyu Trenggono tidak lagi memperhatikan kami didaerah.”ujarnya

Ibu Kadis juga menyampaikan apa yang menjadi masalah dengan kebijakannya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang tidak berpihak kepada masyarakat Nelayan sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur Sulut Mayjen TNI(P) Yulius Selvanus.”Tinggal menunggu arahan dan petunjuk Pak Gubernur YSK.” pungkasnya.