Manado, SulutMaju.Com – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, diberi penghormatan untuk membawakan Orasi Ilmiah, diacara dies Natalis Fakultas Hukum Unsrat

Dalam acara Dies Natalis ke-67 FH Unsrat di Law Tower, Selasa (26/8/2025), ia membawakan orasi ilmiah yang menyentuh isu krusial: ” Problematik Hukum adat dan pertanahan dikabupaten Intan jaya.”

Adat law books

Universitas Sam Ratulangi moot court

Sebagai alumnus FH Unsrat, orasi ini bukan sekadar pemaparan teori.

Ada makna mendalam yang terkandung, yaitu harapan besar dari masyarakat di daerah yang masih sangat kental dengan hukum adat dan tanah-tanah hak ulayat.

Aner Maisini memulai orasinya dengan membedah pengertian dan dasar hukum tanah adat, termasuk dampaknya bagi masyarakat lokal.

Ia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) telah mengakui keberadaan hak ulayat di sana.

Adat law books, Legal symposiums, Hukum adat legal consulting, Universitas Sam Ratulangi moot court

Bagi masyarakat Papua, tanah lebih dari sekadar properti bernilai ekonomis.

Tanah memiliki makna yang sangat sakral, bahkan religius.

Secara filosofis, tanah dianggap sebagai “ibu” yang harus dipertahankan.

Oleh karena itu, tanah tidak bisa begitu saja diperjualbelikan.

Filosofi ini sejalan dengan pandangan Oloan Sitorus yang menyebut konsep hukum adat tentang tanah sebagai komunalistik religius.

Hukum adat legal consulting, Adat law books, Namun, pandangan sakral ini sering kali berbenturan dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak.

Pembangunan membutuhkan lahan, dan di sinilah dilema muncul.

Bupati Aner pun memaparkan beberapa masalah dan tantangan yang ia hadapi di Intan Jaya:

Tanah adat ada dan nyata secara sosial, namun tidak diakui secara administratif karena belum terdaftar.Struktur dan persebaran marga-marga

Konflik Kepentingan, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pertanahan

Keterbatasan lahan, Pembangunan membutuhkan dasar legalitas tanah, tetapi masyarakat adat sering tidak mampu atau tidak diberi ruang yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.akibatnya, anggaran pembangunan yang seharusnya mengalir demi kesejahteraan rakyat justru terhambat, bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena ketiadaan dokumen formal berupa sertipikat.

“Kita semua sepakat bahwa pembangunan adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan,” ujar Aner Maisini.

“Tapi pembangunan tidak akan berjalan tanpa kepastian hukum, terutama menyangkut tanah sebagai modal dasar,” tambah Bupati Intan Jaya.

Ia menyoroti bagaimana dana pembangunan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), sering tidak terserap karena syarat administrasi tidak terpenuhi, seperti tidak adanya sertifikat lahan.

Ini merugikan daerah dan menghambat proyek-proyek penting.

Padahal, dananya sudah ada, namun urusan birokrasi ini menjadi penghalang.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Kementerian ATR/BPN sebenarnya telah menerbitkan Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2024.

Namun, regulasi yang baru ini masih perlu disosialisasikan dan dijabarkan lebih detail ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Permasalahan tanah ulayat di Intan Jaya memang sudah berlangsung lama dan sangat potensial memicu konflik kepentingan.

Misalnya, pemerintah melihat hutan sebagai bagian dari Tanah Negara, sementara masyarakat adat menganggapnya sebagai bagian dari tanah adat/ulayat/komunal/milik klan.

Adat law books, Mengakhiri orasinya, Bupati Aner menyampaikan beberapa langkah strategis yang menurutnya harus segera dilakukan:

Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Tanah Hak Ulayat

Pemetaan partisipatif dan pembentukan Daftar Tanah Ulayat

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat

Pendaftaran dalam Daftar Tanah Ulayat Penyelesaian sengketa dual track6. Penguatan kapasitas masyarakat adat

Pensertifikatan Tanah Ulayat, Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan melalui mekanisme Ganti Kerugian Tanah Ulayat yang berkeadilan.

Adat law books, Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Adat law books, Tujuannya, agar pengelolaan tanah di Intan Jaya dapat mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keberlanjutan bagi masyarakat dan pemerintah.(**)