Manado, SulutMaju.Com Rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) oleh Pansus DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi memasuki finalisasi perampungan Ranperda RTRW.

Pansus RTRW dipimpin Hendri Walukow memastikan pembahasan RTRW akan selesai tepat waktu meski terkesan alot.

Menarik dalam marampungkan pembahasan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR) setiap kabupaten kota wajib menjelaskan dan memastikan WPR diwilayahnya sinkronisasi dengan pemerintahan provinsi.

Usai pembahasan Tim Ahli Pemprov Sulut Ir Jem’s Julius Tuuk kepada media menyampaikan semua kabupaten kota sudah menyampaikan WPR kepada pansus minus dua daerah yakni Minsel dan Kota Bitung.

” Saya berharap Bupati Minsel dapat mengevaluasi kembali sesuai kebutuhan, dan paparkan Wilayah pertambangan Rakyat(WPR) kepada Tim Pansus, karna biar bagaimanapun juga pak Bupati nda usah pusing-pusing memikirkan membuka lapangan kerja baru karna sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR), ini pekerjaan tidak akan habis selama mineralnya ada, demikian dengan Bitung hanya bedanya selama ini lahan WPR dikuasai PT MSM/TTL, karna itu harus ada terobosan khusus dari pemerintahan kota Bitung dalam hal ini walikota dan DPRDnya untuk mengusulkan paling sedikit 5000 hektar WPR untuk melakukan penciutan lalu menyerahkan lahan pertambangan kepada rakyat untuk mereka bekerja .” ungkap JJ Tuuk Selasa (19/8.2025).

Kata Tuuk lahan yang luas 31.600 hektar yang mencakup wilayah Minut dan Bitung wilayahWPR nya bukan dikelola oleh rakyat tapi dikuasai oleh pengusaha Piter Sondakh berdasarkan ijin pertambangan dari pemerintah pusat, padahal lahan seluas itu adalah milik rakyat.

” Lalu rakyat dapat apa?,rakyat tidak dikasih lahan WPR nya, anehnya lahan itu hanya dikuasai oleh Piter Sondakh yang bukan pemilik lahan tambang..” ucapnya .

Menurut mantan anggota DPRD Sulut periode 2019-2024 mestinya WPR Wilayah Bitung dan Minsel harus diberikan kepada rakyat untuk dikelola, agar mereka bisa hidup layak dan dapat menyekolahkan anak.

Tuuk menyatakan bahwa secara politik, sikap Bupati Minsel dan Walikota Bitung ini sedang Mencobai Pemerintahan YSK dengan melawan arus perintah Presiden mereka lagi menguji kekuatan itu

” Tapi ingat jika kedua pemimpin itu mengabaikan usulan ini aliansi pertambangan Rakyat aka. turun lapangan melakukan demo besar-besaran.” tegasnya